Jayapura, 31 Mei 2025 – Direktur Eksekutif Komunitas Demokrasi Papua (KODE), Toenjes Swansen Maniagasi, menyatakan dukungan terhadap Gubernur Papua Pegunungan Dr (HC) John Tabo, SE, MBA atas pengangkatan Marthen Kogoya, SH, MAP sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Papua Pegunungan. Menurut KODE, langkah ini merupakan bentuk kebijakan responsif dalam memperkuat fungsi strategis fiskal dan penerimaan daerah di wilayah otonomi baru yang masih dalam masa transisi kelembagaan.
“Gubernur John Tabo mengambil langkah cepat dan proaktif dalam mengisi kekosongan jabatan penting demi menjamin keberlangsungan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ini harus kita lihat sebagai bagian dari upaya membangun struktur daerah dari awal, bukan semata-mata persoalan administratif,” ujar Toenjes Swansen Maniagasi kepada media di Jayapura, Sabtu (31/5).
Meski demikian, KODE memberi catatan agar koordinasi administratif tetap diperkuat, khususnya karena Marthen Kogoya secara resmi masih menjabat sebagai Kepala BKD Provinsi Papua.
“Kami mendorong agar ada komunikasi formal antara Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Provinsi Papua, serta koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Harmonisasi ini penting agar langkah cepat Gubernur John Tabo tidak disalahpahami sebagai pelanggaran, padahal tujuannya adalah murni untuk percepatan pembangunan,” jelas Swansen.
Komunitas Demokrasi Papua memandang bahwa situasi yang terjadi mencerminkan tantangan nyata di daerah otonomi baru (DOB) seperti Papua Pegunungan. Struktur ASN yang belum mapan, keterbatasan SDM lokal, serta kebutuhan mendesak akan birokrasi yang berjalan efektif, membuat para pemimpin daerah harus mengambil keputusan cepat.
“Dalam kondisi seperti ini, terkadang keputusan harus diambil meski belum seluruh prosedur administratif dilengkapi. Ini bukan bentuk pembangkangan, tapi ikhtiar untuk mengisi kekosongan sistem demi pelayanan publik,” tambah Toenjes
KODE juga menilai bahwa pemerintah pusat perlu memberikan dukungan kelembagaan kepada DOB melalui regulasi transisi yang memudahkan penempatan ASN lintas provinsi dengan mekanisme sementara yang terkontrol.
Menanggapi sorotan sejumlah pihak terkait dugaan maladministrasi, KODE mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi dan pemahaman atas kondisi nyata di lapangan.
“Jangan sampai semangat membangun Papua Pegunungan dikerdilkan oleh tafsir prosedural yang kaku. Kami mendukung adanya pengawasan, tetapi harus dibarengi dengan empati terhadap tantangan provinsi baru yang sedang tumbuh,” kata Toenjes.
Ia juga mendorong Ombudsman RI, BKN, dan Kemendagri agar membuka ruang konsultasi dan pendampingan khusus untuk DOB agar kejadian seperti ini tidak berulang, sekaligus menjaga integritas sistem kepegawaian nasional.
KODE menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendagri Tito Karnavian untuk tidak memandang kasus ini hanya dari sisi administratif, melainkan juga dari sisi politik pembangunan.
“Gubernur John Tabo telah menunjukkan kepemimpinan yang adaptif dan solutif di tengah keterbatasan. Yang ia butuhkan hari ini adalah bimbingan administratif, bukan tekanan politik. Pemerintah pusat perlu hadir sebagai fasilitator, bukan hanya regulator,” tegas Toenjes .
Isu administratif terkait penunjukan Plt Kepala Bapenda Papua Pegunungan harus dilihat dalam konteks besar pembangunan provinsi baru. Keterbatasan sumber daya dan tekanan kebutuhan pelayanan publik menuntut keberanian dan ketepatan dalam mengambil kebijakan. Langkah Gubernur John Tabo mencerminkan komitmen membangun Papua Pegunungan dari fondasi birokrasi yang masih sangat dini. Namun untuk mewujudkan tata kelola yang solid, sinergi antar-pemerintah dan arahan regulatif dari pusat sangat dibutuhkan
